CV. SOLUSI KITA│Kantor Jasa Konsultan Pajak│Jasa Akuntansi│Jasa Lainnya

Jasa Pajak Bandung 081215881515

Kegiatan Belajar 2 ini akan membahas materi-materi Pajak Penghasilan yang sering ditemui dalam pekerjaan Account Representative di lapangan. A. Objek Pajak dan Bukan ObjekPajak Objek Pajak Penghasilan Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.20 Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan pada akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Untuk keperluan perpajakan, terdapat dua pendekattan pendefinisian penghasilan, yaitu: 1. Pendekatan sumber (Source concept of income) 20 Pasal 4 ayat (1) UU PPh 48 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar Pendekatan pertama membatasi penghasilan untuk kepentingan pajak, berasal dari: a. Usaha dan tenaga b. Harta tak bergerak c. Harta bergerak d. Hak atas pembayaran berkala Menurut konsep sumber beberapa penghasilan menurut pengertian akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan (menurut pajak). 2. Pendekatan pertambahan (accretion concept of income). Pendekatan pertambahan terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh. Berbeda dengan konsep sumber, konsep pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi. Namun terdapat pendekatan (sintesis) dari kedua konsep itu dengan pembatasan definisi pada konsep pertambahan dan perluasan definisi pada konsep sumber yang akan memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama. Menurut konsep ini, pengertian penghasilan tidak melihat sumbernya maupun pemakaian penghasilan tersebut, melainkan menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Konsep ini banyak dianut oleh berbagai negara, karena lebih mencerminkan keadilan sekaligus dapat diterapkan dalam praktik (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012). Tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran terbaik dalam menentukan gaya pikul wajib pajak. Tambahan kemampuan ekonomis diartikan sebagai tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa selama satu periode tertentu (tahun pajak) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kata “tambahan” juga berarti jumlah neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya terkait untuk memperoleh penghasilan tersebut. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 49 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar Menurut R. Manshury, tambahan kemampuan ekonomis yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan selanjutnya disingkat UU PPh adalah bukan tambahan kemampuan ekonomis yang murni, tetapi tambahan kemampuan ekonomis yang sudah terealisasi. Contoh: Tn. Herman pada bulan Agustus 2016 membeli sebatang emas dengan harga Rp 12.500.000. Pada akhir Desember 2016 harga pasar emas tersebut naik menjadi Rp 13.000.000. Sebenarnya pada akhir Desember 2016 kemampuan ekonomis Tuan Parto bertambah sebesar Rp 500.000 atau harga pasar Rp 13.000.000 dikurangi harga beli Rp 12.500.000. Namun, tambahan kemampuan ekonomis tersebut belum dikenakan pajak, karena belum terealisasi. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak kalau sudah terealisasi, yaitu jika emas tersebut dijual. Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pencatatan, pengakuan penghasilan menggunakan stelsel kas murni.21 Arti stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar. Sedangkan arti stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. 21 PER 4/PJ/2009 50 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat. Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, pengakuan penghasilan boleh menggunakan stelsel kas campuran maupun stelsel akrual. Yang dimaksud dengan stelsel kas campuran adalah walaupun digunakan stelsel kas, tetapi o Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan; o Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak‐hak yang dapat diamortisasi, biaya‐biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi; o Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Selanjutnya, sumber penghasilan tidak dibatasi apakah berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia (world wide income). Untuk subjek pajak dalam negeri ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak adalah yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi subjek pajak luar negeri berlaku azas sumber, yang menjadi objek pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari Indonesia. Dilihat dari pemanfaatannya, penghasilan dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu besarnya penghasilan sebanding dengan jumlah konsumsi dan pertambahan kekayaan dalam satu periode Selanjutnya, pengertian penghasilan tidak dibatasi dengan nama dan bentuknya. Hal ini dikenal dengan substansi mengungguli bentuk (substance over form). Penghasilan tidak terikat pada apa yang tertulis pada pembukuan atau pencatatan yang disusun oleh wajib pajak, tetapi lebih menekankan pada sifat atau hakikatnya. Dengan kata lain, UU PPh menganut pengertian penghasilan dalam arti luas. 51 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar Pengelompokan penghasilan dan penhasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis-jenis npenghasilan yang dikenakan pajak tidak dibatasi secara definitive. UU PPh tidak me

 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis-jenis npenghasilan yang dikenakan pajak tidak dibatasi secara definitive. UU PPh tidak menggunakan azas sumber, yaitu tidak membatasi penghasilan dari sumber-sumber penghasilan tertentu sebagaimana diberlakukan pada perundang-undangan sebelum tax reform 1983. Namun demikian dilihat dari sudut mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan dapat dikelompokan menjadi: o Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari prakek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. o Penghasilan dari usaha atau kegiatan o Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang didak dipergunakan untuk usaha. Termasuk dalam pengertian penghasilan berdasarkan Undang-undang penghasilan adalah: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya Imbalan sehubungan dengan pekerjaan biasanya diterima oleh pegawai, sedangkan pemberian jasa diterima oleh bukan pegawai, misalnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nama penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau pemberian jasa bisa berupa gaji, upah, tunjangan transportasi, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, honorarium, bonus, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya. b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan 52 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. c. laba usaha; Laba usaha merupakan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang melakukan usaha, seperti usaha di bidang perdagangan, bidang manufaktur, maupun bidang jasa. Yang dimaksud dengan laba usaha adalah penghasilan neto dari kegiatan usaha yang merupakan selisih antara penghasilan bruto dan biaya yang boleh dikurangkan. Diartikan juga sebagai pendapatan perusahaan yang dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya akuntasi perusahaan. Laba usaha berbeda dengan laba ekonomi, dimana laba ekonomi merupakan pendapatan perusahaan yang dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit. d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta tersebut termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak pihak yang bersangkutan; dan 53 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan objek pajak termasuk juga didalamnya keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Secara umum, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan selisih harga jual atau harga pengalihan dikurangi dengan nilai sisa buku. Jika harta tersebut tidak disusutkan atau tidak diamortisasi, keuntungan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dari harga jual atau harga pengalihan. Dalam hala terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan, bagi yang menyerahkan barang. Sedangkan bagi perusahaan yang menerima penyerahan akan dicatat sebesar harga pasar barang yang diserahkan dan selisih antaranominal saham yang diserahkan dengan harga pasar barang tersebut dicatat sebagai agio saham atau disagio, yang buklan merupakan objek pajak.22 e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut 22 Pasal 4 PP 94 Tahun 2010 54 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil

Open chat
Butuh Konsultasi Gratis?
Halo, Apa Ada yang Bisa Kami Bantu?